Keuangan negara dalam sejarah Islam, yang sering disebut Baitul Mal, merupakan pilar penting dalam menjalankan roda pemerintahan, menyejahterakan rakyat, dan menegakkan syariat. Sumber-sumber keuangan ini tidak hanya berfungsi sebagai kas negara, tetapi juga sebagai alat distribusi kekayaan yang adil. Berikut adalah penjelasannya dari masa Rasulullah hingga era Khilafah, lengkap dengan dasar hukumnya.
1. Masa Rasulullah SAW (622–632 M)
Pada masa ini, sumber keuangan negara sangat sederhana dan berlandaskan langsung pada wahyu. Pengelolaan keuangan dipusatkan di Madinah, di bawah kendali langsung Rasulullah.
Zakat (الزكاة)
Zakat merupakan sumber pendapatan utama dan wajib. Zakat adalah pungutan harta tertentu yang diberikan kepada golongan yang berhak, seperti fakir, miskin, dan amil. Ini adalah kewajiban agama yang memiliki dimensi sosial.
Dasar Hukum:
Al-Qur'an (QS. At-Taubah: 103):
خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ1
"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka2, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."
Ghanimah (الغنيمة)
Ghanimah adalah harta rampasan perang yang diperoleh dari musuh non-muslim dalam pertempuran yang sah. Harta ini dibagi dengan ketentuan syariat, di mana seperlima (1/5) bagiannya menjadi hak Baitul Mal.
Dasar Hukum:
Al-Qur'an (QS. Al-Anfal: 41):
وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ
"Ketahuilah, sesungguhnya apa pun yang kalian peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlimanya untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil."
Fai' (الفيء)
Fai' adalah harta yang diperoleh dari musuh tanpa melalui peperangan, misalnya ketika musuh menyerah dan meninggalkan hartanya. Seluruh harta fai' menjadi milik negara dan digunakan untuk kemaslahatan umat.
Dasar Hukum:
Al-Qur'an (QS. Al-Hasyr: 7):
مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
"Harta fai' yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota itu adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil, agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian."
Jizyah (الجزية)
Jizyah adalah pajak yang dibayarkan oleh kaum non-muslim (dzimmi) sebagai imbalan atas perlindungan yang diberikan negara Islam.
Dasar Hukum:
Al-Qur'an (QS. At-Taubah: 29):
قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ
"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, serta tidak beragama dengan agama yang benar (Islam), yaitu orang-orang yang diberi Kitab, hingga mereka membayar jizyah dengan patuh dan mereka dalam keadaan tunduk."
2. Masa Khulafaur Rasyidin (632–661 M)
Pada masa ini, seiring meluasnya wilayah kekuasaan Islam, sumber-sumber keuangan negara semakin beragam dan terorganisir. Baitul Mal mulai menjadi lembaga keuangan yang mapan.
Pajak Tanah (Kharaj): Khalifah Umar bin Khattab adalah yang pertama kali mengenalkan Kharaj (الخراج), yaitu pajak yang dikenakan atas tanah pertanian di wilayah yang ditaklukkan.
Dasar Hukum:
Hadis: Khalifah Umar berdalil dengan ayat tentang fai' dan ghanimah. Beliau berpendapat bahwa tanah di negeri yang ditaklukkan tidak boleh dibagikan kepada prajurit, tetapi dikelola oleh negara dan dikenakan pajak agar hasilnya dapat dinikmati seluruh umat Islam, termasuk generasi mendatang.
Usyur (العشور):
Usyur adalah pajak bea cukai yang dikenakan pada pedagang non-muslim yang melintasi perbatasan negara Islam.
Dasar Hukum:
Ijtihad Khalifah Umar bin Khattab: Beliau menetapkan usyur setelah melihat para pedagang muslim di wilayah lain juga dikenakan pajak.
Wakaf (الوقف):
Wakaf adalah harta yang diserahkan untuk kepentingan umum dan hasilnya digunakan untuk kemaslahatan umat. Meskipun tidak wajib, wakaf menjadi salah satu sumber kekayaan penting Baitul Mal.
3. Masa Khilafah Umayyah dan Abbasiyah (661–1258 M)
Pada masa ini, sumber keuangan negara semakin kompleks dan terstruktur. Lembaga-lembaga keuangan khusus dibentuk untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran.
Pendapatan:
Selain sumber-sumber di atas (zakat, ghanimah, fai', jizyah, kharaj), para khalifah juga menambah sumber pendapatan lain:
Pajak Pertambangan dan Hasil Laut: Khalifah mengambil bagian dari hasil tambang, seperti emas, perak, dan hasil laut.
Hadiah dan Warisan yang Tidak Berhak: Harta yang tidak memiliki ahli waris atau sumbangan dari luar juga dimasukkan ke Baitul Mal.
Struktur Baitul Mal:
Pada masa ini, Baitul Mal memiliki beberapa divisi, seperti:
Diwan al-Kharaj: Mengelola pajak tanah.
Diwan al-Jizyah: Mengelola pajak dari non-muslim.
Diwan al-Shadaqat: Mengelola zakat.
Perkembangan sumber-sumber keuangan ini menunjukkan adaptabilitas hukum Islam dalam mengelola negara seiring dengan perubahan zaman. Prinsip utamanya tetap sama, yaitu memastikan keadilan sosial dan kesejahteraan umat, sesuai dengan tujuan syariat (maqashid al-syariah).
